DWP Provinsi Banten Perkuat Kapasitas DWP Kota Serang melalui Sosialisasi E-Reporting
Sumber Gambar :Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten terus mendorong peningkatan kapasitas dan tata kelola organisasi melalui penguatan administrasi serta pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kegiatan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembinaan E-Reporting kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Serang di Hotel Purikayana, Kota Serang, Senin (31/8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DWP Provinsi Banten dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus DWP di tingkat kabupaten/kota, OPD, hingga kecamatan dalam melaksanakan administrasi dan pelaporan kegiatan secara tertib, efektif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan organisasi DWP.
Kegiatan dibuka oleh Ketua DWP Kota Serang, Ny. Cona Engrin Nanang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengurus menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan organisasi yang semakin profesional dan tertib administrasi.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pengurus dapat memahami pentingnya pelaporan kegiatan, khususnya melalui sistem e-reporting. Pelaporan bukan hanya sebagai bentuk administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan seluruh program dan kegiatan DWP,” ujarnya.
Laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan oleh Dr. Lenny Suryani, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan (PP) DP3AKKB Kota Serang selaku ketua penyelenggara.
Sementara itu, DWP Provinsi Banten menghadirkan Wakil Ketua I DWP Provinsi Banten, Ny. Kiki Syaukani, sebagai narasumber dalam kegiatan pembinaan tersebut.
Dalam pemaparannya, Ny. Kiki menyampaikan materi mengenai sosialisasi atribut DWP, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta pembinaan dan pelatihan e-reporting.
Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap identitas, aturan organisasi, serta tertib administrasi dan pelaporan merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola DWP dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja.
“E-reporting menjadi salah satu instrumen penting dalam melihat pelaksanaan program kerja DWP. Karena itu, setiap pengurus perlu memahami bagaimana menyusun laporan dengan baik, mulai dari kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga penyampaian hasil kegiatan secara sistematis,” jelasnya.
Menurut Ny. Kiki, e-reporting tidak hanya sebatas proses mengunggah laporan ke dalam sistem, tetapi juga merupakan bagian dari proses dokumentasi dan evaluasi kegiatan organisasi. Oleh karena itu, kualitas informasi yang disampaikan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pengurus dan admin e-reporting.
Ia juga mengingatkan agar pelaporan dapat menjadi bagian dari budaya organisasi. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dokumentasi dan laporan yang lengkap, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kita bangun bukan hanya kemampuan menggunakan sistem, tetapi juga budaya tertib administrasi. Setiap kegiatan harus tercatat, terdokumentasi, dan dilaporkan dengan baik agar dapat menjadi bahan evaluasi serta mendukung keberlanjutan program kerja DWP,” tambahnya.
Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh pengurus DWP Kota Serang, admin OPD dan sekretaris, serta admin dan sekretaris DWP kecamatan. Para peserta mendapatkan materi sekaligus pemahaman praktis mengenai tata cara pelaksanaan e-reporting dan pengelolaan administrasi organisasi.
Melalui kegiatan ini, DWP Provinsi Banten berharap pemahaman dan keterampilan pengurus DWP Kota Serang beserta jajaran di bawahnya dalam mengelola administrasi dan pelaporan kegiatan dapat semakin meningkat.
Pembinaan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DWP Provinsi Banten, DWP Kota Serang, DWP OPD, dan DWP kecamatan, sehingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih terarah, terdokumentasi, dan terukur.
Dengan penguatan kapasitas dan pemanfaatan e-reporting, DWP Provinsi Banten berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang tertib administrasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mendukung pelaksanaan program kerja secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.